Bulan ini, saya kembali nge-gym setelah terakhir nge-gym bulan Juli tahun lalu. Ada dua alasan utama. Pertama, saya yang pemalas ini (olahraga mentok-mentok cuma yoga dan lari 5K) mulai sadar akan pentingnya otot. Sudahlah belum bisa angkat galon, saya juga takut tidak bisa gerak usia senja nanti karena kebanyakan rebahan. Kedua, saya terinspirasi oleh pasangan saya. Ia adalah orang yang sangat sadar akan tubuhnya (kalau ditelaah secara astrologis, ini karena moon-nya di Scorpio, tapi entahlah). Ia rajin lari (yang tentunya ditunjang dengan olahraga lainnya), yang membuat badannya jadi toned dan kulitnya selalu segar tersentuh matahari. Ia sangat memerhatikan gizi dan cenderung cranky kalau telat makan. Ia juga tidak merokok dan tidur tepat waktu, dan seringkali mengajak saya untuk hidup lebih sehat. 

Saya tertampar kala mengecek body composition di gym. Percent Body Fat (PBF) saya ada di angka 39%, jauh di atas batas normal (18–28% untuk perempuan). Saya masuk kategori normal weight obesity—berat badan masih normal, tapi dengan risiko kesehatan yang sama seperti obesitas: tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit jantung.

Saya jadi berefleksi sedikit. Ternyata bentuk tubuh seseorang bukan jaminan sehat. Saya yakin ada banyak teman-teman berisi di luar sana dengan pola hidup sehat yang dianggap “gendut” dan “tidak sehat” karena masyarakat kita yang kurus mania. Kenyataannya tidak demikian: saya kurus dan saya obesitas! 

—

Meskipun awalnya denial, saya pelan-pelan menyadari kalau selera dan pola makan saya memang tidak sehat. Dari 3 bahan biang kerok masalah kesehatan: makanan manis, tepung, dan gorengan, saya cuma doyan gorengan. Sayangnya saya sedoyan itu, apalagi yang asin-asin. Kandungan natrium dalam makanan asin yang cenderung adiktif membuat saya makin gemar mengunyah, lagi dan lagi. 

Kegemaran ini bukan tanpa alasan—saya (yang masih tinggal di rumah) dan kedua orang tua saya (alhamdulillah masih lengkap) adalah pekerja kantoran. Dengan tanggung jawab besar dan waktu kerja tak menentu, jadwal pulang kami seringkali tidak sinkron. Meskipun saya cukup sering kerja dari rumah (dibandingkan kedua orang tua saya yang harus ke kantor tiap hari. Kasihan, mana sudah tua), masak di rumah bukan prioritas bagi kami yang hidup fast-paced dan dikejar setan bernama deadline. 

Belum lagi, sekalinya masak (kadang saya masak di rumah, seringnya sih di akhir bulan karena gaji sudah habis untuk jajan), sering tidak habis dan ujung-ujungnya jadi food waste. Jajan dan bawa pulang jatah konsumsi dari kantor menjadi pilihan yang lebih mudah. Kala jajan, makan gorengan memang seringkali jadi pilihan yang lebih murah (dan menggoda) dibandingkan dengan pilihan yang sehat. Di Jakarta coret tempat saya tinggal, kira-kira begini perbandingannya:

– Nasi warteg dengan ikan cue dan sayur: Rp15.000 (kalau pakai lauk ayam bisa tembus Rp20.000)
– Paket ayam goreng krispi: Rp15.000
– Gado-gado dengan telur dan lontong: Rp20.000 

Selain lebih murah, makanan dengan harga terjangkau tentu lebih mengutamakan keuntungan (dan cita rasa) ketimbang nilai gizi. Akibatnya, porsi nasi jadi jauh lebih banyak, tak sebanding dengan serat dan proteinnya. Sayangnya, ini menggambarkan kenyataan pahit: dibutuhkan biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan protein dan serat harian. Begitulah akhirnya, saya makan ayam goreng krispi sampai kadar lemak tubuh menyentuh 39%.

Semakin dalam saya belajar, semakin saya sadar bahwa pola konsumsi keluarga saya bukan anomali, melainkan cerminan masyarakat urban.

Arumsari dkk. (2025) mencatat bahwa masyarakat perkotaan adalah yang paling cepat mengalami modernisasi sistem pangan—terlihat dari betapa mudahnya kita menemukan dan mengonsumsi makanan ultra-proses (UPF) di mana-mana. Sementara itu, Colozza (2024), lewat risetnya di Yogyakarta, menunjukkan bahwa ketertarikan pada UPF tidak cuma soal rasa atau gengsi, tapi juga soal realitas hidup: faktor ekonomi, kemudahan, selera keluarga, kebiasaan pribadi, bahkan fungsi sosial. 

—

Perlahan, saya mulai sadar bahwa ayam goreng krispi yang saya makan tiap hari tak pernah lepas dari unsur historis dan struktur sosial. Dampaknya bisa dirasakan ke penjuru negeri. Kalau bicara pangan di Indonesia, ada dua bahan dasar yang digandrungi oleh masyarakat, nasi dan ultra-processed food (UPF). Jika kita ditarik ke belakang, biang kerok dari pola makan ini adalah kebijakan swasembada pangan di era Orde Baru. Program tersebut bukan hanya proyek ketahanan pangan, tapi juga proyek ideologis: beras dijadikan simbol kemajuan dan stabilitas nasional. Pemerintah mendorong produksi besar-besaran lewat pembukaan lahan untuk tanaman padi yang boros air, termasuk di wilayah-wilayah non-penghasil padi. 

Kebijakan ini melahirkan gastrokolonialisme—istilah yang diperkenalkan oleh antropolog Sophie Chao untuk menggambarkan penjajahan melalui perut: ketika sistem pangan global menggantikan hubungan masyarakat dengan alam dan menjadikan mereka bergantung pada komoditas murah buatan korporasi multinasional.

Di Indonesia, dampaknya terlihat jelas dalam cara satu jenis pangan, beras, diangkat sebagai standar gizi dan peradaban. Sementara itu, pangan lokal lain seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian dipinggirkan dan dianggap “kurang bergizi.” Di Pulau Jawa, makanan seperti nasi jagung atau tiwul perlahan kehilangan statusnya; dicap “kampungan,” padahal secara gizi sama baiknya dengan beras. 

Dampak paling nyata terlihat di Indonesia Timur. Flores Timur, misalnya, kini mengalami defisit beras kronis hingga 15.000 ton setiap tahunnya. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari program swasembada beras tahun 1970-an, yang menggantikan pangan lokal seperti jagung, ubi, sukun, dan sorgum—pangan yang sebenarnya lebih tahan terhadap kondisi kering—dengan padi yang rakus air. Kebijakan tahun 70-an berimbas ke krisis beras saat ini. Kampanye pangan lokal banyak digaungkan oleh pemerintah lokal dan NGO—termasuk program yang saya jalankan—sebagai usaha bertahan di tengah kelangkaan beras. 

Namun, Hari Sucahyo (2025) mengingatkan kita bahwa kampanye semacam ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial yang lebih dalam. Di Flores Timur, nasi telah lama menjadi simbol status yang identik dengan modernitas dan kemajuan sosial. Karena itu, mengajak masyarakat kembali ke pangan lokal tanpa membongkar nilai dan persepsi sosial yang sudah mengakar sama saja seperti mengajak mereka kembali ke masa lalu—sebuah masa yang sering dikaitkan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Di sisi lain, petani pun belum tentu mau menanam komoditas lokal jika tidak ada jaminan keuntungan ekonomi.

Menurut Sucahyo, yang mendesak untuk dilakukan bukan sekadar mengampanyekan konsumsi pangan lokal, tetapi menyusun peta jalan kedaulatan pangan berbasis wilayah. Dengan adanya pemetaan, beban perubahan tidak diletakkan di pundak masyarakat sebagai konsumen, melainkan pada perbaikan struktur produksi yang menopang sistem pangan.

Lebih ke timur lagi, Merauke menyimpan kisah serupa. Sejak masa kolonial Belanda, wilayah ini kerap dijadikan lokasi uji coba proyek pertanian skala besar—dan belakangan kembali menghadapi pembukaan lahan untuk proyek perkebunan tebu berlabel Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didukung militer. Bagi masyarakat Merauke yang selama ini hidup selaras dengan hutan dan rawa, proyek-proyek tersebut justru berarti kehilangan sumber pangan utama mereka: sagu dan umbi-umbian. 

Ketika akses terhadap pangan lokal terkikis oleh pembangunan yang disetujui negara, mekanisme pasar pun masuk, membanjiri wilayah ini dengan makanan siap saji seperti mi instan dan susu kental manis. Fenomena ini memperlihatkan bentuk gastrokolonialisme dua arah: penjajahan lewat pangan yang dijalankan sekaligus oleh negara dan pasar. Keduanya menciptakan mempersempit kesempatan masyarakat untuk menentukan secara sadar apa yang mereka makan.

—

Terinspirasi dari Kak @putriyuliandari_ di Instagram dengan kontan only eat real food-nya yang sangat terkenal—sampai-sampai bule bingung, saya, dengan segala privilese saya, menolak untuk dijajah gastrokolonialisme. Sebagai ikhtiar untuk mengurangi konsumsi ayam goreng krispi, saya yang tadinya masak kalau akhir bulan saja mulai masak tiap hari. Untuk mengurangi food waste, saya coba melakukan meal planning. Hasilnya, saya bisa memperkirakan berapa lama makanan harus dihabiskan dan tidak lagi membuang bahan pangan. 

Selain masak, saya juga jadi eksplor opsi jajanan yang lebih sehat. Maklum, sebelumnya saya suka banget jajan kopsus dan makaroni micin. Berikut adalah beberapa pembelian menyenangkan yang ingin saya rekomendasikan: 

– Kacang-kacangan merk Hays. Ini benar-benar gamechanger untuk mengurangi makaroni, karena selain lebih rendah kalori dan natrium, kenyangnya bisa lebih lama, jadi gak ngemil-ngemil terus.
– Cookies dari Ladang Lima. Pertama kali dapat freebies setelah kelas yoga, dan ternyata enak (saya paling suka varian Pumpberry), tidak terlalu manis. Bisa jadi alternatif untuk yang berusaha lepas dari kecanduan gula.
– Kopi. Kalau kopi tubruk… percayalah, kopi bubuk lokal apa saja enak. Yang paling mudah ditemukan di sekitar saya Kopi Liong, tapi tiap kota pasti punya versi khasnya. Kalau lagi ingin manual brew, saya suka coffee drip-nya Anomali.
– Sambal dan bumbu dari UMKM terdekat. Ajaib banget bagi saya yang gak bisa bikin bumbu. Saya beli bumbu halus untuk marinasi dada ayam (ha ha ha) di pasar terdekat, dan nyetok sambal dari kantin di kantor Ibu. 

—

Di tengah hidup yang serba instan, saya baru sadar bahwa memasak bisa menjadi bentuk kecil perlawanan terhadap kapitalisme—meski dengan segala keterbatasannya. Dari menyempatkan diri masak di dapur sederhana, di sela kesibukan duniawi yang tiada habisnya, saya belajar bahwa sederhana bisa menjadi cara untuk merebut kembali kendali atas apa yang saya makan.

Namun tentu saya juga tahu, tidak semua orang punya pilihan yang sama. To choose is a privilege, dan kesadaran atas privilese itulah yang seharusnya mendorong kita untuk tidak berhenti di level individu. Perubahan sistem pangan tidak bisa hanya berhenti pada pilihan personal; ia harus diterjemahkan menjadi sistem yang lebih adil dan lestari bagi semua.

Pelan-pelan, saya belajar bahwa keberlanjutan bukan sekadar soal makan real food atau mengurangi plastik, tetapi tentang menyadari sistem yang membentuk, orang-orang yang terlibat dan tenaga yang dikeluarkan untuk makanan yang ada di piring kita.