Seorang dosen mulai merasa asing saat memeriksa tugas mahasiswanya. Tulisan-tulisan itu tampak nyaris sempurna, kalimatnya rapi, argumennya runut, tata bahasanya bersih, bahkan nyaris tanpa kesalahan. Namun, semakin banyak ia membaca, semakin terasa ada sesuatu yang hilang. Tidak ada kegelisahan. Tidak ada keraguan. Tidak ada jejak seseorang yang sedang benar-benar bergulat dengan pikirannya sendiri. Semua tulisan terdengar cerdas, tetapi terasa seperti lahir dari kepala yang sama.

Pemandangan semacam itu kini semakin akrab dijumpai di banyak ruang kelas Indonesia. Diskusi perlahan berubah fungsi. Mahasiswa tidak lagi sibuk memperdebatkan gagasan atau menguji argumen, melainkan saling bertukar cara menyusun prompt agar Artificial Intelligence (AI) mampu menghasilkan jawaban paling meyakinkan. Bahkan di sejumlah kampus, dosen mulai kesulitan membedakan mana tulisan mahasiswa dan mana tulisan mesin. Yang sedang berubah bukan sekadar metode belajar, melainkan makna belajar itu sendiri.

Di tengah ambisi besar pemerintah dalam membangun Indonesia Emas 2045, pendidikan nasional pun dipercepat menuju transformasi digital. Coding, talenta digital, kecerdasan buatan, hingga integrasi teknologi mulai dipromosikan sebagai bahasa baru masa depan sekolah Indonesia. Negara ingin menyiapkan generasi yang kompetitif di tengah ekonomi digital global.

Di atas kertas, arah itu tampak menjanjikan.

Namun justru di situlah paradoks besar pendidikan Indonesia hadir.

Negara terlalu sibuk mempersiapkan manusia menghadapi masa depan teknologi, tetapi lupa bertanya, apakah sekolah hari ini benar-benar sedang membentuk manusia yang mampu berpikir, atau justru sedang menyempurnakan pola pendidikan yang membuat manusia mudah digantikan mesin?

Masalah pendidikan Indonesia sebenarnya tidak dimulai ketika AI masuk ke ruang kelas. Jauh sebelum teknologi generatif hadir, sekolah telah lama membangun budaya belajar yang menjadikan siswa sebagai penerima informasi pasif. Pengetahuan dipahami sebagai sesuatu yang harus dipindahkan dari guru kepada murid, sementara keberhasilan belajar diukur melalui kemampuan mengulang materi, memenuhi target, dan menghasilkan jawaban yang memenuhi standar.

Paulo Freire (1968) pernah menyebut model semacam itu sebagai banking education atau “pendidikan gaya bank”. Dalam sistem tersebut, murid diposisikan seperti tempat penyimpanan informasi, sementara guru menjadi pihak yang terus “menabungkan” pengetahuan. Pendidikan kehilangan dialog dan perlahan berubah menjadi mekanisme produksi kepatuhan.

Namun hari ini, kritik Freire tampaknya tidak lagi cukup.

Jika pada masa Freire pendidikan sekadar menghasilkan manusia yang patuh, maka pendidikan modern telah melangkah lebih jauh, ia menghasilkan manusia yang mudah diukur, mudah diarahkan, mudah dievaluasi, dan mudah diproduksi ulang sesuai kebutuhan sistem.

Siswa dibiasakan mengejar nilai, ranking, kisi-kisi ujian, target kompetensi, dan jawaban yang dianggap benar. Pertanyaan tidak lagi digunakan untuk memperluas pemahaman, melainkan untuk menebak jawaban yang paling aman. Di banyak ruang kelas, keberanian berpikir sering kali kalah oleh kepatuhan akademik.

Akibatnya, secara perlahan, sekolah tidak lagi membentuk manusia yang berpikir merdeka. Tetapi sekolah membentuk manusia yang efisien.

Dan dalam dunia yang memuja efisiensi, manusia yang terlalu lama dilatih bekerja seperti mesin pada akhirnya hanya tinggal menunggu waktu untuk dikalahkan oleh mesin sungguhan.

Krisis tersebut tercermin dalam hasil Programme for International Student Assessment (PISA) pada 2022, yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development. Hanya sekitar 25 persen siswa Indonesia yang mencapai Level 2 atau lebih dalam kemampuan membaca, jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 74 persen. Pada level minimum tersebut, siswa seharusnya sudah mampu memahami ide utama tulisan, menghubungkan informasi, dan merefleksikannya secara kritis.

Artinya, bahkan sebelum AI mengambil alih sebagian proses belajar, pendidikan Indonesia sebenarnya telah lama gagal membangun fondasi berpikir analitis.

Ironisnya, respons negara terhadap situasi tersebut justru lebih banyak berfokus pada percepatan digitalisasi. AI, coding, dan talenta digital dipromosikan sebagai simbol kemajuan sekolah, seolah krisis pendidikan dapat selesai hanya dengan memasukkan teknologi baru ke dalam kurikulum.

Negara sibuk membangun kompetensi teknis, tetapi belum cukup serius membangun fondasi intelektual agar manusia mampu memahami, mengendalikan, dan bahkan mengkritik teknologi itu sendiri.

Di titik inilah paradoks pendidikan Indonesia terlihat secara telanjang.

Selama bertahun-tahun, sekolah melatih manusia untuk menghafal informasi, mengikuti pola, menghasilkan jawaban yang sesuai sistem, dan menyelesaikan tugas secepat mungkin.

Lalu AI hadir sebagai sesuatu yang mampu melakukan seluruh kemampuan tersebut dengan jauh lebih cepat, lebih patuh, dan lebih efisien dibanding manusia.

Teknologi seperti ChatGPT tidak pernah lelah membaca instruksi. Ia tidak mempertanyakan sistem. Ia tidak melawan pola. Ia selalu berusaha menghasilkan jawaban yang paling dapat diterima.

Janggalnya, itulah tipe “murid ideal” yang selama ini paling dihargai sekolah.

Dalam sistem pendidikan yang lebih menghargai reproduksi jawaban daripada proses berpikir, AI akhirnya menjelma menjadi murid paling sempurna yang pernah diimpikan sekolah. Mesin mampu menghafal lebih banyak, menulis lebih cepat, dan menghasilkan jawaban lebih rapi dibanding manusia.

Ketika kecerdasan diukur melalui kemampuan memenuhi pola, kekalahan manusia dari AI sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu.

Temuan awal dari peneliti di MIT Media Lab pada 2025 juga menunjukkan bahwa penggunaan AI generatif secara intens dalam aktivitas akademik berpotensi menurunkan keterlibatan kognitif pengguna. Meski temuannya masih terus diuji, sinyal bahayanya sudah cukup jelas: teknologi yang terlalu memudahkan dapat membuat manusia perlahan kehilangan kebiasaan berpikir mendalam.

Namun ancaman terbesar AI dalam pendidikan sebenarnya bukan plagiarisme. Bukan otomatisasi. Bahkan bukan sekadar hilangnya lapangan pekerjaan.

Ancaman yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah ketika manusia perlahan tidak lagi merasa perlu berpikir sebelum menjawab.

Byung-Chul Han dalam bukunya The Burnout Society (2015), menyebut masyarakat modern sebagai masyarakat yang terobsesi pada produktivitas. Dalam logika semacam itu, segala sesuatu harus cepat, praktis, dan efisien. Keraguan dianggap hambatan. Kebingungan dianggap kegagalan. Berpikir terlalu lama dianggap tidak produktif.

Dan AI menyediakan jawaban sempurna bagi dunia yang tidak lagi sabar terhadap proses berpikir.

Padahal manusia tidak tumbuh hanya dari kemampuan menghasilkan jawaban. Manusia tumbuh melalui kebingungan, rasa penasaran, kegagalan memahami sesuatu, lalu keberanian untuk menyusun ulang cara pandangnya terhadap dunia.

Seluruh pengalaman itulah yang perlahan hilang ketika pendidikan hanya menghargai kecepatan dan efisiensi.

Karena itu, persoalan AI dalam pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya dengan larangan penggunaan teknologi ataupun sekadar mempercepat digitalisasi sekolah. Reformasi pendidikan harus dimulai dari cara sekolah memahami makna kecerdasan itu sendiri.

Sekolah harus berhenti menjadikan jawaban sebagai pusat pendidikan.

Sistem evaluasi berbasis hafalan perlu bergeser menuju penilaian berbasis proses berpikir, argumentasi lisan, debat terbuka, refleksi personal, dan kemampuan mengkritik informasi digital. Siswa tak lagi cukup diminta membuat esai, tetapi harus mampu membedah bias AI, membaca konteks sosial, dan menjelaskan proses berpikir yang membawa mereka pada sebuah kesimpulan.

Guru pun tidak lagi cukup menjadi penyampai materi. Guru harus menjadi fasilitator yang memprovokasi pertanyaan, mengguncang asumsi, dan membuka ruang bagi ketidakpastian intelektual.

Sebab kemampuan berpikir sering kali justru lahir ketika manusia tidak segera menemukan jawaban.

Barangkali ancaman terbesar AI bagi pendidikan Indonesia hari ini bukan karena mesin menjadi terlalu cerdas.

Pendidikan terlalu lama menempa manusia menjadi mesin. Ketika mesin sejati tiba, kita baru tersadar bahwa yang punah bukanlah pekerjaan, melainkan kemanusiaan kita.