Media sosial Indonesia belakangan diisi oleh kekecewaan publik. Begitu juga jalanan yang sering digunakan menjadi medan protes. Mulai dari isu ekonomi hingga penegakan hukum, semua memiliki nada kritik, meski ada juga suara sumbang yang mencoba menjadi penawarnya.

Agustus tahun ini usia Indonesia menyentuh 81 tahun. Angka yang sudah tidak muda bagi suatu negara, namun juga tidak terbilang tua. Tapi masalahnya bukan di situ. Kita masih sulit melihat pendewasaan dalam pengelolaan negara. Lantas pertanyaan tentang kehadiran aktivitas tata kelola negara bukan sebuah kekeliruan.

Barangkali pertanyaan tersebut dianggap remeh karena struktur pemerintahan masih ada, juru bicara selalu bunyi, dan kamera pengintai selalu berkedip. Kalau demikian, hari-hari kita sedang diisi hal yang lebih remeh dari pertanyaan yang sedang dibahas. Tata kelola bukan sekadar tersedianya alat, melainkan lebih dari itu.

Henry Fayol menyebut pembagian tugas termasuk ke dalam pengorganisasian yang merupakan salah satu fungsi manajemen. Masalahnya, di keadaan seperti sekarang, kita sulit menemukan itu pada pengelolaan Indonesia. Boleh jadi melihat pembagian tugas merupakan sebuah kemewahan.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, misalnya, yang justru menempatkan tentara sebagai aktor utamanya. Tentara berperan dalam pendirian bangunan hingga pelatihan manajer koperasi. Peran tersebut tentu tak semestinya diemban oleh tentara. Bukan mengecilkan tentara, tapi memang tempat mereka bukan di situ.

Lagi pula, pada situasi usaha yang sangat kompetitif, keterampilan akan inovasi lah yang dibutuhkan. Untuk mencapai keterampilan tersebut, dibutuhkan keluwesan dari para individu yang terlibat dalam koperasi, terutama pada elemen manajer dan pegawai. Sedangkan tentara berwatak kaku dan sudah pasti menganut kepercayaan komando. Hal yang tidak dibutuhkan pada dunia usaha hari ini.

Karena koperasi adalah konsep usaha yang dibentuk dengan nilai paling demokratis, kita perlu membaca penelitian yang berjudul ‘Does Democracy Cause Growth?’ Pada penelitian tersebut, pemenang nobel ekonomi, Daron Acemoglu, dan rekan-rekannya yang ikut menulis, menyebut demokrasi turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Lalu, apakah tentara bertugas dengan demokratis? Jawabannya hampir pasti tidak.

Mungkin kita juga telah mengenal dua tipe persaingan dalam dunia usaha. Tipe pertama ialah “red ocean”, yang menggambarkan persaingan usaha dengan intensitas tinggi, sehingga membuka peluang terjadi persaingan yang tidak sehat. Kemudian tipe kedua ialah “blue ocean” yang menitikberatkan pada ruang baru yang minim, bahkan belum ada pesaing.

Apabila tidak terdapat tujuan mematikan usaha lokal yang sudah ada, semestinya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan ke tipe yang kedua. Namun untuk menuju tipe tersebut dibutuhkan kembali penekanan adanya kemampuan berinovasi. Inovasi usaha apa yang diajarkan tentara dalam pelatihan manajer koperasi?

Tentara memang masih sangat dibutuhkan, akan tetapi dalam rangka pertahanan, bukan justru dilibatkan pada pembangunan ekonomi secara praktis. Diberikannya peran tentara yang sudah melebihi batas dan mengisi di banyak program pemerintah, termasuk koperasi, dapat memunculkan kekhawatiran akan dunia usaha yang jauh dari keadaan sehat.

Hal tersebut juga dapat mempengaruhi keadaan koperasi itu sendiri. Nilai yang baik tentunya diraih oleh usaha yang berkerlanjutan. Syarat berkelanjutan itu pun harus diisi oleh kemandirian. Sedangkan sifat tentara, khususnya dalam penganggaran, sangat bergantung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Apabila pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dititikberatkan pada tentara, bisa saja sifat ketergantungan itu teradopsi. Padahal koperasi yang baik dibangun dari kesadaran dan kemandirian masyarakat. Peran masyarakat sangat ditekankan dan menentukan arah koperasi, bukan malah peran tentara.

Jujur saja, kelihatannya juga masih banyak masyarakat yang memandang tentara sebagai sosok yang ditakuti dan harus dipatuhi. Kalau pandangan tersebut benar-benar terjadi di dunia usaha, maka tak usah berharap keadaan dunia usaha kita sehat. Untuk menguasai pasar, baju, sepatu, dan bedilnya lebih berat serta efektif daripada strategi usaha yang paling mujarab sekali pun.

Tidak hanya pada program koperasi, tentara juga disiapkan pada program perpajakan. Pajak memang bersifat memaksa, tapi ia lebih maksimal apabila diiringi oleh rasa kepercayaan para wajib pajak. Sudah lupakah kita dengan mantan pejabat pajak bernama Rafael Alun? Siapa yang menjamin tak ada lagi petugas pajak serupanya?

Sebenarnya tentara bisa juga berperan dalam perekonomian, namun bukan sebagai pengangkut semen, penanam benih sayuran, atau pemburu wajib pajak, melainkan informan berbagai hal yang dapat mengancam ekonomi dari luar. Walau secara fisik sudah tak diragukan lagi, akan tetapi yang dibutuhkan dari tentara bukan itu. Kita masih punya banyak pengangguran dengan tingkat pendidikan yang tinggi.

Sebagai contoh penyerbuan Israel dan Amerika ke Iran yang menyebabkan harga minyak mentah dunia melonjak. Harusnya hal tersebut terdeteksi sebelum penyerangan dimulai, sehingga pemerintah dapat menyusun APBN dengan mengacu keadaan yang abnormal.

Mari lihat asumsi harga minyak mentah dunia yang diasumsikan APBN tahun 2026 yang hanya di sekitar 70 dolar Amerik per barel. Sedangkan di tengah penyerangan Israel dan Amerika ke Iran, harga minyak mentah dunia sempat menyentuh 100 dolar Amerika per barel atau lebih tinggi 30 dolar Amerika dari asumsi APBN tahun 2026.

Akibat dari itu adalah APBN yang harus dikuras lebih untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan jenis BBM non-subsidi mengalami kenaikkan. Ini merupakan buah dari aktivitas militer yang tak berjalan di jalannya dan sudah pasti tidak optimal. Alih-alih membantu ekonomi, tentara justru sebaliknya. Bahkan lebih dari itu, yaitu menjadi pelaku percobaan pembunuhan kepada pembela hak asasi manusia.

Rasanya kita perlu kembali membuka buku akan bahaya militerisme, terutama pada sektor ekonomi. Kita pernah punya pengalaman tentang menjamurnya militer di berbagai kehidupan masyarakat pada waktu Orde Baru. Dampaknya Indonesia sering dihiasi oleh gesekan elit yang mengorbankan masyarakat dan gejolak ekonomi di tahun 1997–1998.

Nampaknya kita harus prihatin atas apa yang terjadi sekarang. Hanya ada satu jalan yang dapat memperbaiki keadaan hari ini. Jalan itu tidak lain dari mengembalikan tentara ke barak. Biarkan mereka terus berlatih menjaga pertahanan Indonesia. Dengan begitu, kita menaruh tentara pada posisi yang terhormat.