Kita menemukan gejolak yang seperti tiada henti di iklim politik sekitar, dan pergolakan di jalanan menjadi bukti akan keresahan dari warga yang nyata adanya – mulai dari aksi Agustus 2024, hingga demonstrasi BEM UI pada Juni 2026. Namun, tidak sedikit warga di dalam dan luar lapangan yang bertanya: Kenapa polanya berulang?

Artikel ini banyak berangkat dari pengamatan yang kita temukan dari aksi warga selama beberapa waktu ke belakang, juga tulisan di Project Multatuli (2025) yang berjudul “Mengapa Gerakan Perlawanan di Indonesia ‘Begini-Begini Saja’?“

Fathimah Fildzah Izzati, selaku penulis artikel tersebut, menyampaikan bagaimana dalam pergerakan ada sentimen ‘pisau bermata dua’ yang bisa menggemboskan, terlalu didominasi oleh laki-laki, dikooptasi oleh pihak lain, hingga minimnya collective care. Ia pun menambahkan, “Kalau manusianya depleted, mau apa?”

Dari situ, pertanyaan mencuat kembali: Apakah hari ini masih ‘begini-begini saja’ gerakan kita? Untuk menjawab itu, kami menarik respons dari berbagai warga demi memperkaya segala yang bisa kita ketahui dalam menjaga durasi dan panjangnya nafas perjuangan.

---

Eka Annash
Musisi/Aktivis HAM

Apa yang bisa kita pelajari dari aksi-aksi warga yang telah dijalankan? Bisa merentang soal approach non-jaket almamater yang dirasa lebih efektif, menghindari tokenism kalau berdasar pada Brave Pink Hero Green, dan seterusnya.

Tokenism gerakan simbolis yang superfisial untuk memberi kesan inklusif akan selalu ada, karena lahirnya dari demografi kelas menengah ke atas yang ingin terlibat tapi tidak ingin cape-cape turun ke jalan.

Juga mungkin karena welfare atau bisnisnya terganggu karena letupan-letupan distorsi sosial-politik yg terjadi—pengen buru-buru kondusif.

Jujur memang sulit untuk filtering arah gerakan di era digital ini karena saturasi informasinya simpang siur. 

Tapi satu hal yang bisa kita lakukan sebagai bagian warga masyarakat sipil untuk menentukan langkah kita adalah terus bergesekan di level jalanan. Interaksi konstan dengan sesama kelas pekerja, buruh, masyarakat kelas bawah. Lo akan merasakan denyut pergerakannya. 

Lo nggak bakalan punya koneksi, relevansi dan urgensi untuk terlibat dengan apa yang terjadi sekarang kalo lo hidup dalam gelembung kenyamanan dan hanya memantau dari media massa. 

Dorongannya juga hanya bisa timbul kalau lo genuinely terusik lalu tergerak karena cuma jadi saksi betapa bodohnya rezim pemerintahan sekarang sedang membocorkan perahunya sendiri dari dalam dan tinggal menunggu karam.

Jadi, apa yang gw pelajari adalah: perlu adanya level up intensitas signifikan dari keterlibatan warga sipil dalam jumlah masif yang kompak bergabung dengan elemen lain seperti mahasiswa, buruh dan pekerja di setiap aksi. Tanpa peduli embel-embel latar belakang, status, dll. Karena kalau kapalnya karam kita semua yang ikut tenggelam.

Bagaimana dengan pelibatan grassroots dalam aksi warga belakangan ini?

Kalau yang dimaksud kelas pekerja, petani dan buruh, jelas esensial karena mereka yang paling terdampak.

Tapi, sayangnya yang jadi prioritas mereka sekarang adalah bertahan hidup karena tekanan ekonomi sistematis. Makanya yang jadi ujung tombak katalis nya tetap harus mahasiswa.

Banyak diskusi yang mempertanyakan gerakan perlawanan di Indonesia yang dirasa belum kuat dalam memobilisasi protes. Boleh dengar opini darimu mengenai sentimen tersebut?

Gerakan perlawanan terasa belum kuat karena kerap kali digembosi oleh faktor agen eksternal seperti influencer, buzzer dan yang paling terbaru aliansi mahasiswa pro-rezim untuk counter pergerakan masyarakat sipil dan merekayasa narasi tandingan untuk menggiring opini publik.

Dari faktor pendanaan, jelas kubu kontra gerakan sipil ini punya daya lebih kuat karena didanai pemerintah rezim.

Juga kartu lama rezim yg menggunakan polisi dan militer sebagai algojo untuk konfrontasi massa menebar rasa takut dengan kekerasan. Jdi memberi efek trauma ke masyarakat luas.

Lantas, dengan gerakan warga yang datang in waves, adakah tips darimu agar pergerakan kita ini tidak surut?

Perlu adanya konsolidasi kuat antara komponen pelajar, akademis, seniman, budayawan, mahasiswa, buruh dan masyarakat sipil. 

Eliminasi sekat-sekat artifisial seperti seragam,  jabatan, penokohan, senioritas, dll. Harus sama rata karena musuhnya sama: yang dihadapi rezim raksasa, jadi tidak bisa dilawan sporadis. Harus terukur, terstruktur, disipilin dan kompak. Harus besar gelombang nya dan beruntun.

Kita perlu menunjuk dan angkat beberapa pemain kunci yang jadi ujung tombak gerakan. Juga perlu dibuat semacam kode komunikasi khusus diantara mereka supaya rencana-rencana bisa dieksekusi secara matang dan tidak bocor duluan ke media, tapi ditata rapih internal dan dieksekusi di hari H. 

Pola aksi di titik-titik roda ekonomi juga patut dipertimbangkan (pusat bisnis, bandara, jantung kota). Kalau roda perekonomian terhenti, akan ada banyak stake-holder (selain pemerintah) yg merasa dirugikan dan mau tidak mau terekspos lalu terlibat untuk menekan pemerintah.

Karfianda
Fotografer/JajalTrotoar

Banyak diskusi yang mempertanyakan gerakan perlawanan di Indonesia yang dirasa belum kuat dalam memobilisasi protes. Boleh dengar opini darimu mengenai sentimen tersebut?

Gerakan perlawanan di Indonesia itu memang nggak pernah kuat-kuat amat, kalau gue perhatiin. Jauh banget sama negara-negara “maju,” kayak beberapa negara di Eropa, yang di mana sering banget ada aksi protes, dan protes dianggap sebagai hal yang lumrah. Kenapa bisa begitu, menurut gw orang Indonesia itu kebanyakan sudah capek dan deep down sebetulnya takut untuk ngelawan pemerintah. 

Kita juga diajarin “nurut” dan “tunduk” sama otoritas sejak kita kecil melalui sistem pendidikan yang berlaku di sini. Selain itu juga, budaya diskusi kurang diajarkan ke anak-anak muda. Syukur-syukur kalau kuliah, di mana di kampus bisa dapet kesempatan buat belajar critical thinking. Buat yang nggak kuliah? Ya, hoki-hokian, syukur-syukur kalo rajin baca atau ada bergaul dalam circle yang ngajarin mereka untuk berpikir kritis.

Terus juga ada perkara desain tata kota, contohnya Jakarta. Desain kota yang car-centric dan minimnya ruang terbuka publik membuat warga jarang saling tatap muka. Energi yang dihabiskan di jalan raya yang macet juga bikin warga sudah capek. Boro-boro mau mikirin turun ke jalan, wong udah capek mikirin harus nyari duit, etc.

Ini baru pengamatan gw pribadi di Jakarta ya, kalau di kota lain gw juga masih kurang paham.

Lantas, dengan gerakan warga yang datang in waves, adakah tips darimu agar pergerakan kita ini tidak surut?

Tips apa ya. Mungkin bisa dimulai dari fokus mukul ke atas aja. Hindari konfrontasi-konfrontasi yang sebetulnya bikin kita mukulin sesama warga. Gw perhatiin banyak banget nih keributan di internet, setiap hari ada aja yang ngebenturin warga sama warga juga. Mungkin try your best not to be emotionally triggered, supaya bisa lebih fokus mukul ke atas instead of mukulin sesama warga; meskipun mungkin makin ke mari makin susah yee gw juga paham wkwk.

Sama ini agak OOT, tapi mungkin bisa dicoba biasain nongkrong di ruang terbuka umum seperti taman kota, yang di mana di sana kita bisa banyak ketemu dan tatap muka sama orang yang kita nggak kenal. Kayak contohnya di GBK itu sekarang rame banget orang nongkrong di area taman, menurut gw itu hal yang positif banget. Juga kalo memungkinkan gunakan transportasi umum, naik sepeda/non-motorized vehicles. Selain untuk ngelawan sistem tata kota yang car-centric, ini juga bisa melatih kita untuk bepergian dengan pace yang lebih lambat, bisa ada waktu lebih banyak untuk menatap muka ke sesama pengguna jalan raya, dengan harapan ke depannya bisa lebih punya trust yang lebih besar antar sesama warga, meskipun kita nggak saling kenal satu sama lain.

Ucok Homicide
Rapper/Grimloc Records

Dengan gerakan warga yang datang in waves, adakah tips darimu agar pergerakan kita ini lebih punya impact. Ada yang bilang bahwa mungkin tidak-jaket almamater yang dirasa lebih efektif, menghindari tokenism kalau berdasar pada Brave Pink Hero Green, dan seterusnya. Adakah model lain yang perlu dipelajari?

Saya tidak punya resep atau tips praktis. Tapi kalau melihat sejarah, ada satu pola yang terus berulang: ketika sebuah mobilisasi tetap berhenti sebagai gerakan mahasiswa, dampaknya biasanya juga berhenti di lingkaran mahasiswa. Jika ingin menghasilkan perubahan yang lebih luas, ia harus bertumbuh menjadi gerakan warga atau gerakan rakyat. Kita sudah jauh berjarak dengan era koboy-koboyan Soe Hok Gie.

Itu berarti kita perlu melampaui gagasan bahwa gerakan hanya berfungsi sebagai “kekuatan moral” yang sekadar mengkritik, mengingatkan, atau memberi peringatan kepada pemerintah. Perubahan sosial yang signifikan hampir selalu lahir dari kemampuan membangun basis sosial yang nyata, menjalin hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat, dan melakukan pengorganisiran yang berkelanjutan.

Karena itu, ukuran keberhasilan sebuah gerakan bukan terutama seberapa viral narasinya atau seberapa besar mobilisasi sesaatnya, melainkan seberapa jauh ia mampu mengakar dalam persoalan konkret yang dihadapi warga sehari-hari. Mobilisasi tanpa pengorganisiran sering kali hanya menghasilkan gelombang yang datang dan pergi. Sebaliknya, pengorganisiran yang kuat mampu melahirkan gelombang-gelombang baru secara berkesinambungan.

Di situ letak pentingnya gerakan-gerakan kewargaan yang ada selama ini. Dalam konteks urban; gerakan anti-penggusuran, gerakan munisipal seperti dapur umum, koperasi dan swakelola, gerakan literasi jalanan dan sebagainya, merupakan modal sosial yang penting saat bertemu krisis.

Soal jaket almamater, menurut saya itu perdebatan yang sudah sangat lama dan lama-lama jadi banal. Saya pribadi tidak melihat jaket almamater sebagai faktor penentu keberhasilan atau kegagalan sebuah gerakan. Sejak masih kuliah saya tidak pernah memakai jaket almamater, baik dalam kerja-kerja pengorganisiran maupun dalam mobilisasi massa. Selain karena emang gak ada keren-kerennya, saya lebih banyak melihat ketidakbergunaannya dibanding kegunaannya. Dalam titik tertentu malah jadi alat aparat buat nge-filter siapa yang berhak berdemonstrasi dan siapa yang tidak. Ya 11-12 lah sama tradisi aksi pake tali rapia. Tapi bagi yang masih yakin make almet itu keren dan berguna, perlu mencatat bahwa yang menentukan bukan atributnya, melainkan apakah gerakan tersebut mampu melampaui identitas kampus dan membangun hubungan politik yang nyata dengan masyarakat luas.

⁠Bagaimana dengan pelibatan grassroots dalam aksi warga belakangan ini?

Dalam lima tahun terakhir, sebenarnya kita sudah melihat kecenderungan yang cukup progresif. Berbagai mobilisasi besar tidak lagi sepenuhnya didominasi mahasiswa, tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok warga yang lebih luas: buruh, petani, komunitas lingkungan, kelompok perempuan, pekerja informal, masyarakat adat, hingga berbagai inisiatif warga di tingkat lokal. Ini menunjukkan adanya perkembangan penting dalam cara gerakan sosial bekerja. Dan tidak selalu terpusat di kota besar.

Karena itu, kalau hari ini kita kembali membayangkan perubahan sosial sebagai urusan mahasiswa semata, menurut saya itu justru sebuah kemunduran. Bisa dibilang dekaden secara politik. Bukan karena peran mahasiswa tidak penting, tetapi karena sejarah menunjukkan bahwa mahasiswa sering kali berfungsi sebagai katalis, bukan sebagai satu-satunya subjek perubahan.

Kekuatan sebuah gerakan selalu bergantung pada sejauh mana ia mampu terhubung dengan basis sosial yang terdampak langsung oleh berbagai persoalan. Tanpa keterlibatan grassroots, gerakan berisiko menjadi percakapan di antara kelompok yang relatif homogen, kuat dalam simbol dan narasi, tetapi lemah dalam daya tekan sosial maupun politik.

Justru pelajaran penting dari beberapa tahun terakhir adalah bahwa gerakan menjadi lebih kuat ketika mahasiswa tidak menempatkan diri sebagai pelopor tunggal, melainkan sebagai salah satu bagian dari koalisi yang lebih luas. Ketika warga terlibat bukan sebagai penonton atau pendukung, melainkan sebagai aktor politik yang setara, di situlah sebuah gerakan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan, berkembang, dan menghasilkan dampak yang nyata.

Banyak diskusi yang mempertanyakan gerakan perlawanan di Indonesia yang dirasa belum kuat dalam memobilisasi protes. Boleh dengar opini darimu mengenai sentimen tersebut?

Saya justru melihat mobilisasi protes di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung semakin besar dan semakin meluas. Kalau ada kesan bahwa gerakan perlawanan sedang lemah atau babak belur, menurut saya itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi pada gelombang protes besar tahun lalu, terutama peristiwa Agustus. Saya tidak bilang gerakan selama ini tidak punya kelemahan, banyak malah. Tapi kita juga harus melihat proses dan tekanan luar biasa yang dihadapi gerakan hari ini.

Ada banyak faktor yang membuat momentum tersebut tidak berkembang sejauh yang diharapkan. Mulai dari berbagai upaya mengaborsi eskalasi gerakan, operasi perburuan dan penangkapan dalam skala besar, kriminalisasi warga, hingga berbagai bentuk intimidasi yang bertujuan memutus rantai konsolidasi. Dalam situasi seperti itu, tidak adil jika kemudian menyimpulkan bahwa masyarakat tidak mau bergerak atau bahwa kapasitas mobilisasinya lemah.

Yang sering luput dari perhatian adalah bahwa kemampuan memobilisasi protes bukan sesuatu yang muncul secara spontan. Ia merupakan hasil dari proses panjang: membangun kepercayaan, memperkuat jaringan, menciptakan infrastruktur gerakan, dan melakukan pengorganisiran yang konsisten. Semua itu membutuhkan waktu.

Persoalannya, sering kali sejarah tidak memberi kemewahan berupa waktu yang cukup. Krisis datang lebih cepat daripada kemampuan kita membangun kesiapan kolektif untuk menghadapinya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kita dipaksa berlari ketika proses belajar berjalan belum selesai. Krisis sudah datang, sementara perangkat sosial dan politik yang diperlukan untuk menghadapinya masih dalam tahap pembentukan.

Karena itu saya tidak melihat persoalannya sebagai kurangnya kemauan untuk melawan. Yang saya lihat adalah adanya ketimpangan antara kecepatan krisis yang datang dengan kecepatan gerakan membangun kapasitasnya sendiri. Antara kecepatan para elit asshole berkonsolidasi dengan kecepatan kita mengorganisir diri. Itu belum termasuk menghitung waktu-waktu demoralisasi dan kelelahan.

Tantangannya bukan sekadar memobilisasi lebih banyak orang saat protes berlangsung, tetapi bagaimana memperkuat jaringan, pengorganisiran, dan daya tahan gerakan di antara satu gelombang protes dan gelombang berikutnya. Sebab sejarah menunjukkan bahwa mobilisasi besar tidak lahir dari kehampaan; ia lahir dari kerja-kerja panjang yang sering kali tidak terlihat.

⁠Lantas, dengan gerakan warga yang datang in waves, adakah tips darimu agar pergerakan kita ini tidak surut?

Kalau harus diringkas dalam satu kalimat: terus mengorganisir diri dan sekeliling.

Banyak orang membayangkan gerakan hanya ada ketika demonstrasi berlangsung, padahal demonstrasi hanyalah puncak yang terlihat. Yang menentukan apakah sebuah gelombang perlawanan akan bertahan atau surut justru pekerjaan yang terjadi setelah keramaian selesai: membangun hubungan, memperluas jaringan, menciptakan ruang belajar bersama, merawat solidaritas, dan menghubungkan berbagai persoalan yang dialami warga.

Gerakan selalu datang dalam gelombang. Tidak mungkin orang hidup dalam kondisi mobilisasi terus-menerus. Akan ada masa naik dan masa turun. Karena itu, yang perlu dijaga bukan sekadar momentum, melainkan kapasitas kolektif. Ketika gelombang surut, pengorganisiran harus tetap berjalan. Ketika gelombang berikutnya datang, kita tidak memulai dari nol.

Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan sosial yang bertahan bukanlah yang paling sering turun ke jalan, melainkan yang paling berhasil membangun infrastruktur sosial di antara satu momentum dan momentum berikutnya. Jadi jawabannya tetap sama: terus mengorganisir diri, mengorganisir lingkungan sekitar, dan memperbanyak simpul-simpul solidaritas. Karena pada akhirnya, yang membuat gerakan bertahan bukan ledakan kemarahan sesaat, tapi kemampuan untuk terus tumbuh di luar momen-momen spektakuler.

Studio Pancaroba
Kolektif desain

Gerakan warga kayaknya harus dibiasain jangan berharap ke superhero atau penokohan. Banyak konten yang beredar juga kayak “Jangan nitipin nasib,” itu bagus menurutku. 

Terus pentingnya edukasi ke masyarakat yang clueless dengan cara yg mereka pahami, karena motifnya selalu dibentrokin konflik horizontal. Karena mereka nggak punya pilihan dan lagi-lagi sebabnya ekonomi mereka, kaya buzzer dan demo bayaran. Harusnya aim upward and protect worker—itu juga yang lagi kami dalemin, karena kami cukup daket dengan hal itu. 

Sama kaya bidang lainnya, gimana caranya bisa ngerangkul warga yang selalu dimanfaatin pemerintah, biar punya kemarahan yg sama.

Its a long game, kalau cuma demo teriak-teriak tuntuntan dari mahasiswa dan warga aja, polanya udah gampang kebaca oleh pemerintah. Harus banyak pola baru yang menyenangkan, yang nggak bikin warga skeptis dan menitipkan nasib. Jadi saat mereka udah kerangkul, semuanya [bakalan bisa berada] di same page dengan kemarahan yang sama, walaupun buku teorinya beda-beda.

Fatia Maulidiyanti
Aktivis HAM/KontraS

Dengan gerakan warga yang datang in waves, adakah tips darimu agar pergerakan kita ini lebih punya impact. Ada yang bilang bahwa mungkin tidak-jaket almamater yang dirasa lebih efektif, menghindari tokenism kalau berdasar pada Brave Pink Hero Green, dan seterusnya. Adakah model lain yang perlu dipelajari?

Sebetulnya gerakan ini ngga bisa hanya dilihat dalam rangkaian aksi protes semata. gerakan harus dilihat dari aspek secara keseluruhan mulai dari bagaimana memaintain konsolidasi, solidaritas, strategi dan taktik serta membangun kajian-kajian yang kiranya penting untuk memperkuat simpul gerakannya. aksi itu hanyalah satu dari bagian gerakan itu sendiri. yang sering hilang dan luput dari gerakan hari ini ialah kerja-kerja perawatan tersebut. seperti apa contohnya? konsolidasi dan penguatan simpul jaringan mesti dilakukan tidak hanya di kalangan akademik atau organisasi formal, namun juga harus dilakukan sinkronisasi gerakan dan pengorganisiran akar rumput serta penguatan di akar rumput sehingga dampak nya akan lebih terasa.

Penggunaan jaket almamater ini kan, kalau di 1998, itu memang untuk menunjukkan identitas. Tapi seiring berjalannya waktu banyak juga yang mengkritik penggunaan jas almamater ini. Satu karena sebetulnya justru berbahaya untuk keamanan peserta aksi sebelum dan pasca aksi (penggeledahan dll.), kedua karena penggunaan jas almamater ketika aksi dinilai sebagai sebuah tindakan eksklusifitas mahasiswa dan mudah ditandai oleh pejabat. Aku pribadi merasa penggunaan jas almamater ini sudah tidak lagi relevan karena pada akhirnya terdapat segregasi antar elemen di gerakan dan seringkali malah memperlebar jarak antar gerakan satu dan lainnya

⁠Bagaimana dengan pelibatan grassroots dalam aksi warga belakangan ini?

Pelibatan grassroots masih punya list PR yang banyak. belum begitu banyak komunitas muda yang “terorganisasi” secara formal mendekatkan diri kepada masyarakat di tapak. jadi malah lebih ke arah politisi tendensinya, bukan malah merapatkan pengorganisiran di komunitas tapak. padahal yang sering dilupakan pasca reformasi itu justru adalah menjaga narasi politik kewargaan dan kerakyatan nya, bukan soal legislasi, kebijakan politik yang sifatnya elit. Toh, tanpa keterlibatan masyarakat tapak yang sifatnya lebih banyak dan langsung berhadapan dengan konflik, advokasi kebijakan ujung-ujungnya akan sia-sia. Jadi yang perlu diperkuat memang pada pengorganisiran antar elemen gerakan termasuk komunitas tapak.

Banyak diskusi yang mempertanyakan gerakan perlawanan di Indonesia yang dirasa belum kuat dalam memobilisasi protes. Boleh dengar opini darimu mengenai sentimen tersebut?

Sepakat banget bahwa gerakan di indonesia belum kuat. Kenapa? Karena politik kewargaannya nggak pernah di-maintain dan juga NGO lebih banyak bergerak secara programatik. Sehingga seperti di pertanyaan nomor 2 tadi, kepentingan rakyat di tapak dengan apa yang dilakukan kelas menengah serta komunitas kolektif di kota-kota besar maupun CSO-CSO (Civil Society Organization) ini unconnected dan nggak sinkron wacananya. Dengan minimnya oposisi politik di pemerintahan tapi tidak adanya upaya pengorganisiran untuk menciptakan disrupsi dari masyarakat luas, maka gerakan hari ini akan berhenti di situ-situ aja, menurutku. Ditambah, pemerintah ini punya segala macam resources termasuk dalam melakukan pembungkaman. Gerakan itu seringkali kalah bukan karena banyak orang ditangkap atau banyaknya ancaman yang dihadapi, biasanya itu akan silih berganti, tapi justru gerakan itu seringkali kalah karena banyak dibungkam dengan rate card dan harga yang pas antara rezim sama “pentolan-pentolan” gerakan ini.

Cuma, kemarahan masyarakat secara umum belakangan ini mestinya bisa jadi trigger yaa buat gerakan biar bisa buka konsolidasi lagi, mensinkronisasikan wacana lagi, dan bikin agenda-agenda kecil di luar aksi. Dari Indonesia Gelap sampai Agustus itu kan sebenernya udah bagus banget ya, yang kurang itu cuma gimana maintain gerakannya, mitigasi risikonya, dan juga dukungan inter generasinya untuk kelompok muda hari ini ajaa.

---

Aquino Hayunta
Aktivis HAM/Dewan Kesenian Jakarta

Setiap era idealnya punya tipe perlawanannya sendiri. Ketika jaman SBY kita menghadapi konflik horizontal yang isu identitas agama jadi sentralnya. Ketika Jokowi, kita berhadapan dengan post-truth populism, dimana tidak lahir kritik yang substansial. Kritik hanya berpusat pada versi pendukung Jokowi dan haters Jokowi, sehingga perdebatan demokrasi yang substantif sedikit sekali yang muncul. Pada era ini perlahan struktur demokrasi banyak yang copot. Di era pemerintahan ini kita berhadapan dengan pameran kebanalan kesewenangan dari pemerintah. Di setiap era bentuk gerakan perlawanan idealnya beradaptasi sesuai dg situasi.  

Gerakan perlawanan yang muncul bergelombang seperti sekarang sebetulnya mencerminkan konsolidasi yang belum terlalu kuat dari masyarakat sipil, karena itu butuh ada pemanasan: ada yang turun duluan walau jumlahnya tidak masif, dengan harapan yang lainnya akan menyusul ikut sehingga makin lama makin ramai. Jadi konsolidasi dilakukan sembari jalan. Model gerakan seperti ini kurang cocok untuk merespon gaya dan persoalan yang muncul di era pemerintahan ini. 

Problem terbesar dari era ini bukan hanya soal pemerintah yang semaunya sendiri, namun juga karena ada 58% jumlah pemilih yang memilih mereka, padahal ada kenyataan terpampang di depan mereka soal otak-atik konstitusi dan soal jejak masa lalu Presiden. Ini jelas ada sekian belas juta masyarakat kita yang tidak paham bahayanya memilih pemimpin yang salah. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan ke masyarakat harus berjalan terlebih dahulu. 

Konsolidasi-konsolidasi harus dilakukan di lapangan dan akar rumput, dari komponen masyarakat sipil ke komponen lainnya. Model ini sebetulnya pernah dilakukan di Indonesia pra-98, di mana para aktivis ketika itu rajin melakukan pendidikan publik, menjalin jejaring demokrasi, dialog ke kampus-kampus. Tumbuh pusat-pusat studi demokrasi yang bergerak turun ke warga. Itu semua dilakukan karena lawannnya adalah pemerintah otoriter yang kuat, yang tidak akan goyah jika hanya digempur oleh demonstrasi-demonstrasi kecil dan menengah. Ketika semua itu sudah dilakukan maka ketika 98 pecah, para komponen demokrasi ini sudah siap untuk rally demonstrasi jangka panjang. Dan masing-masing komponen pun saling berbagi peran.

Jaman sekarang konsolidasi semacam itu terlihat berjalan cukup masif di sosial media, namun sangat kurang di lapangan. Sosial media memperkuat jangkauan pesan ke lapisan-lapisan masyarakat yang sulit dijangkau oleh metode lama. Namun di sisi lain, orang jadi merasa sudah berbuat sesuatu hanya dengan sharing sikapnya di media sosial. Jumlah share, like dan post di medsos belum sebangun dengan penambahan jumlah massa ketika demo fisik terjadi. Ini sebetulnya kelanjutan dari clicktivism yang muncul di awal 2010-an ketika media sosial seperti facebook dan twitter baru lahir dan berkembang. Dengan bersuara di medsos orang merasa sudah berbuat sesuatu. isu di medsos pun berubah-ubah dengan cepat, sehingga ingatan kita tidak panjang dan protes kita tidak tuntas. Belum satu hal selesai, perhatian kita sudah pindah ke isu lain.

Tantangan gerakan prodemokrasi saat ini adalah bagaimana mengkonversi banner Brave Pink Hero Green di medsos menjadi keterlibatan fisik di jalan atau ruang publik lainnya. Dan itu butuh kerja terus menerus sepanjang tahun, bukan ketika titik didih demo saja. Kita juga perlu mulai menetapkan agenda dan ritme kita sendiri, bukan sekedar merespon apa yang salah dari pemerintah. jadi reaction based activity perlu digeser menjadi strategic based activism. Kita bergerak berdasarkan agenda kita sendiri, bukan karena gendang yang dimainkan pemerintah. Konsolidasi antar komponen (antar mahasiswa, buruh, akademisi, aktivis, orang kantoran dan lainnya) makin penting apalagi setelah pemimpin gerakan buruh masuk ke dalam birokrasi dan demo buruh sudah menghadirkan Presiden. Kalau pada era lalu korupsi dilakukan berjamaah, kini jamaah korupsi berpotensi makin besar jumlahnya karena program MBG dan Koperasi Merah Putih. Kelompok elit makin sulit diharapkan ada yang mau berpihak di sisi masyarakat karena mereka merasakan keuntungan dari pemerintah yg sekarang.

Jadi ketika konsolidasi sudah matang, maka gerakan ini akan membesar dan daya tahannya lebih lama, cara demo juga diharapkan jadi lebih strategis dengan taktik yang lebih beragam. Misalnya ada fleksibilitas mengubah titik demo pada last minute, tergantung situasi di lapangan sehingga gerakan tidak mudah ditebak oleh aparat keamanan. 

Soal jaket almamater: di lapangan kemarin masih terlihat pengelompokan massa berbasis jaket mereka, artinya belum berbaur sebagai massa besar. Di satu sisi jaket bisa memberikan kredibilitas bahwa demo ini dipelopori oleh mahasiswa yang relatif bebas kepentingan, namun di sisi lain ada resiko bahwa gerakan ini dianggap hanya milik mahasiswa. Dalam gerakan sosial ada konsep yang namanya broad tent movement—gerakan yang sengaja mengurangi identitas kelompok tertentu agar lebih banyak orang merasa bisa ikut masuk ke dalamnya. Mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan.

---

Aldiansyah Azura
Penulis/Aktor

Bagaimana dengan pelibatan grassroots dalam aksi warga belakangan ini?

Kesenjangan dalam pergerakan itu masih kencang banget sebenarnya. Ini efek dari bagaimana pergerakan kita selama ini sebenarnya belum menggunakan perspektif yang interseksional gitu.

Itu mengapa sering kali pergerakan kita rasanya sangat macho, atau sangat maskulin misalnya. Sering kali juga tidak ramah terhadap keberagaman gender, juga perihal kelas. 

Pelibatan grassroots di dalamnya lagi-lagi terjebak pada tokenism. Grassroots pada akhirnya seakan-akan hanya objek yang dibantu untuk disuarakan.

Nah, ini yang perlu kita lihat bersama ya, bagaimana perlibatan grassroots itu di dalam pergerakan bukan hanya sekedar objek maupun token gitu – kita kasih angkat seperti ‘lihat ini orang miskin ini menderita gitu.’

Dalam pergerakan, alangkah lebih baiknya, kita menyadari bahwa kita memang punya pengalaman ketertindasan yang berbeda-beda. Untuk itu, memang harus memberikan ruang juga sepenuhnya ke teman-teman yang memang terpinggirkan, termasuk teman-teman di level grassroots itu – diberi ruang sepenuhnya untuk menyuarakan ketindasannya masing-masing gitu. Karena lagi-lagi ketindasan yang spesifik itu kan sulit ya untuk diwakili dan disuarakan. 

Misalnya kelompok kelas menengah bawah, ketika dia disuarakan oleh kelas menengah atau kelas menengah atas, tentu tidak akan se-genuine dan seberbunyi kelompok itu sendiri yang bersuara.

Kelompok queer, ya susah juga kalau kelompok queer harus selalu diwakili suaranya. Teman-teman yang memang ally, yang sadar akan hak yang setara, dengan privilege-nya, bantu path the way buat teman-teman queer sendiri agar bisa punya privilege bersuara dengan aman. 

Tugas kita yang punya privilege ruang adalah memberi ruang itu sebesar-besarnya, tapi membiarkan juga mereka untuk menyuarakannya sendiri tanpa diwakili. 

Banyak diskusi yang mempertanyakan gerakan perlawanan di Indonesia yang dirasa belum kuat dalam memobilisasi protes. Boleh dengar opini darimu mengenai sentimen tersebut?

Ini kompleks ya, karena sebabnya banyak banget. Karena ya tadi pergerakan yang sering kali juga nggak interseksional, lalu keadaan terlalu terpolar juga, vanguardism masih kencang juga, penokohan kencang.

Sehingga seringkali mudah terdistract gitu ya aksi-aksi kita gitu. Ter-distract-nya gampang gitu, apalagi sekarang kita bisa lihat, warga tuh dilempar isu LGBT dikit langsung pecah. Padahal lagi ada isu BBM naik segala macam, tapi tetap aja, nggak peduli, tetap yang dikambing hitamkan kan kelompok marginal yang lain itu. 

Nah, itu gue rasa efek dari perspektif interseksional yang nggak dipake gitu. Dia tidak melihat bahwa ketertindasan kelompok marginal sebenarnya kalau diperjuangkan bareng-bareng gitu, kan yang lain juga aman juga gitu. 

Kalau kelompok paling tertindas aman maka kelompok yang di tengah bahkan yang di atas juga akan ikut aman. 

Lantas, dengan gerakan warga yang datang in waves, adakah tips darimu agar pergerakan kita ini tidak surut?

Lagi-lagi membersamai. Anggap semua posisi itu penting, semua posisi itu juga setara. Agar pergerakan tidak surut, tentu saja sadari bahwa musuhnya satu, yang dilawan satu, yang dilawan sama, yaitu adalah negara dan sistem yang korup.

Lalu juga menumbuhkan sikap-sikap yang aware ya sama si interseksionalitas di sesama gitu. Melihat bahwa masing-masing kita punya ketertindasan juga.

---

Bivitri Susanti
Pakar Hukum Tata Negara

Sebenarnya, kalau saya mau melihat lebih besar, misalnya kalau kita berkaca pada apa yang ditulis sama Vincent Bevins (penulis buku The Jakarta Method), di bukunya dia yang If We Burn, dia melihat gerakan-gerakan atau demonstrasi yang terjadi di berbagai negara di luar Indonesia antara 2010 sampai 2020. Jadi dia mencoba untuk menarik benang merah dan refleksinya, bahwa kecenderungannya kita itu melihatnya gerakan yang sifatnya nampak di permukaan. Padahal juga dalam catatannya Vincent Bevins itu, gerakan yang tidak punya akar, yang cuma berdasarkan media sosial, itu nggak akan bisa transformatif. Makanya dia beri judul “If We Burn”, karena ternyata dari salah satu wawancara yang dia lakukan di Brazil pasca demo Movimento Passe Livre di tahun 2013. Nah, di situ para demonstran Brazil bercerita, beberapa tahun setelah kejadian, refleksi mereka sendiri adalah, “Ya ternyata kita cuma burn, burn, burn“. Artinya kita tidak melakukan sebuah transformasi dalam peta politik yang sebenarnya mereka harapkan begitu.

Nah, jadi kalau misalnya kita itu kalau mau menganalisis situasi hari ini dengan gerakan massa, mestinya kita melihatnya dalam konteks gerakan sosial. Social movement itu kan teorinya banyak ya. Ada teori yang umurnya udah 30, 40 tahun yang lalu, seperti Sidney Tarrow atau Doug McAdam, yang menceritakan bahwa social movement ini sesuatu yang akan dibangun dulu kesadaran sosialnya, juga ada aspek misalnya political opportunity yang dimanfaatkan dulu, baru kemudian dia melakukan sesuatu yang sifatnya besar untuk mungkin bisa menggulingkan sebuah pemerintahan. 

Tapi harus diingat bahwa ada ragam metode yang bisa dilaksanakan. Makanya kita melihatnya, mesti bisa memberikan catatan juga, itu teori lama ya, ketika media sosial belum seperti hari ini. Pada masa lalu seperti itu. Makanya ada, apa namanya, model-model untuk membangun massa, untuk bisa turun ke jalan, lagu-lagu, ya, ’98 kita punya banyak sekali hal itu. Yang sekarang mungkin agak berbeda karena kita melihatnya juga ada peran media sosial. 

Tapi yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa banyak model social movement lain. Seperti di Polandia, Hungaria, yang pada dasarnya berbeda dari model anak-anak yang turun ke jalan dengan media sosial. Berbeda dengan model Discord, seperti di Nepal. Meanwhile di media sosial, kita bilang, “eh, kayak Nepal dong, kayak Nepal dong”. Padahal di Nepal juga situasi politiknya juga berbeda sekali dengan kita. Jadi agak-agak sulit. Makanya kalau mau, mari kita lihat ke pola-pola gerakan di beberapa negara lain dengan situasi yang lebih luas. Di Polandia misalnya, seperti yang cukup banyak dilakukan kolektif anak muda, melalui lapak membaca, yang membangun kesadaran berpolitik. Memang harus pelan sekali. Ada juga, kalau tidak salah, di Serbia, ketika space untuk bergerak semakin sempit, langkahnya adalah untuk occupy dulu space tertentu, misalnya di kampus. Dan masih banyak model-model lain yang bisa kita pelajari. 

Yang tidak banyak orang lihat, dan memang kami juga mendorong supaya tidak usah terlalu banyak exposure di media sosial, adalah kerja-kerja di grassroots untuk melakukan pendidikan warga. Masalahnya kan sekarang ini pendidikan warga itu semakin sulit. Kita dijauhkan dari politik, dan juga kita dibuat bodoh secara struktural. Makanya gampang dibohongin, tiap pemilu joget-joget aja langsung dicoblos. Terus sekarang juga influencer ngomongin antek Soros, terus buzzer langsung nyerangin, “dibayar cuma 500 perak, 1.000 perak”. Jadi banyak persoalan di situ.

Kalau kita analisisnya di level masyarakat urban, pengguna media sosial, pasti beda sekali. Apalagi sekarang, —sepertinya  ada beberapa tulisan yang sudah mengonfirmasi—Gen Z sekarang juga udah mulai lumayan meninggalkan media sosial, dan mereka beralih ke silent reading bareng-bareng, hal-hal semacam itu. Nah, ini perkembangan yang penting. Tapi itu masih levelnya kelas menengah, Gen Z yang berpendidikan. Mulai banyak yang melakukan, tapi ya itu, di Jakarta ada yang berapa kali yang diusir.

Saya baru berapa kali ke Palembang, ke Salatiga, ke Kediri, anak-anak di sana bikin perpustakaan jalanan dengan tujuan mendekatkan masyarakat pada isu-isu edukasi, supaya warga tidak mudah dibohongi sama politikus. Nah, nanti sebenarnya pelan-pelan dari situ akan terbangun social movement-nya, dan lama-lama bisa saja kita melakukan sesuatu yang lebih besar. Tapi itu mesti dibangun dulu, karena infrastruktur politik warga di Indonesia itu sudah hancur sekali, luar biasa.

Sehingga kalau sekarang kita cuma mengandalkan mahasiswa, pakai jaket almamater ataupun tidak, susah untuk sustain. Karena mahasiswa juga dikooptasi terus. Kalau di UI sudah 3 tahun diacak-acak terus. Walau sekarang mendingan, kami berharap tidak teracak-acak lagi. Tapi upaya itu bertahun-tahun. Meanwhile di tempat-tempat lain, ketika ada yang mulai naik, langsung di-framing, ditangkap. Belum fenomena intel di kampus. Dari teman-teman saya, sesama dosen, kami sering cerita-cerita soal banyaknya intel yang memang di-install ke kampus-kampus untuk menjadi mahasiswa. 

Tetapi kan poin pentingnya adalah, kalau kita mengandalkannya hanya pada mahasiswa, susah sekali jadi sustainable. Kita butuh banget dorongan dari orang-orang lain, kayak kita-kita yang bukan mahasiswa. Ini karena harus—dia harus menjadi gerakan warga. Mungkin mahasiswa sangat-sangat penting, dia pemicu, tapi tidak bisa kita lihat sebagai satu-satunya faktor. Gerakan yang datang in waves, ya itu. Menurut saya gerakan ini datang in waves karena kita masih belum mampu untuk melakukan—belum selesai, belum tuntas, jauh dari tuntas—untuk melakukan pendidikan warga ini. Pendidikan politik, atau boleh juga disebut pendidikan politik lah, tapi kalau saya lebih suka pakai istilah pendidikan warga. Dalam hal itu, mungkin kita juga bisa bilang bahwa ada keberhasilan yang kita capai. 

Tapi harus selalu ingat bahwa mungkin kita berhasil mendorong suatu angkatan mahasiswa pada suatu ketika, terus diacak-acak lagi, terus going down lagi. Nanti ganti pengurus BEM, terus ganti ini itu, terus dilarang kampusnya, mati lagi gerakannya. Kita harus bangun lagi dari nol supaya naik lagi. Itu kalau kita hanya mengandalkan mahasiswa. Padahal sebenarnya banyak yang bertahan di lapangan, yang tanah-tanahnya digusur, terus sama teman-teman dibantu, teman-teman di Papua, teman-teman di berbagai PSN, Pocoleok, Wadas, Rempang, gitu.

Jadi saya kira, kita harus melihatnya dengan perspektif yang lebih luas. Mungkin kalau mau di-frame gerakan mahasiswa, oke, berarti kita bisa pakai catatan-catatan seperti almamater dan segala macam itu. Tapi ada konteks yang lebih luas tuh, yang lapisan keduanya, soal yang namanya social movement, dan dia mesti dibaca dalam situasi yang lebih luas.

Dan contoh-contoh di luar negeri, biasanya yang cukup bagus adalah ketika bisa ada kombinasi antara gerakan di grassroots tadi, mungkin dengan space yang terbatas, tapi dengan membangun sel-sel gerakan sosial yang lebih kuat. Dan tidak berhenti di situ, kita lalu perlu mengombinasikan dengan bertahan di pengadilan-pengadilan, seperti yang kita lakukan sekarang. Sayangnya, yang seperti itu belum dibaca sebagai gerakan sehari-hari. Padahal mereka sebenarnya bertahun-tahun jalan terus, terlepas ada gerakan mahasiswa turun ke jalan atau tidak. Itu yang maksud saya, bacaannya mesti lebih luas.

Kalau kita baca yang tidak kelihatan di media sosial, dan nggak tidak warna-warni pakai jaket Alma Mater, ya kita jadinya melihatnya cuma sedikit-sedikit. Itu tuh “if we burn” gitu, kecil, kecil, kecil, kecil, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Kalau mau signifikan, harus membangun terus perlawanan sehari-hari itu.