Teks: Jesslyn Sukamto
Foto: Liputan 6

Perjuangan dua tahun melawan COVID-19 telah mengubah teknologi menjadi sebuah alat untuk menanggulangi penyebaran virus, tetapi para ahli sekarang khawatir bahwa teknologi yang digunakan akan bertahan lebih lama dari pandemi dan menormalkan pengawasan massal.

Meskipun teknologi ini telah membantu menyelamatkan berjuta jiwa, para pendukung hak manusia mengatakan solusi yang intrusive sudah begitu mengakar dalam kehidupan kita sehingga privasi pribadi adalah sebuah harga yang sangat mahal yang kelak harus dibayar banyak orang.

“Begitu sistem besar diperkenalkan ke masyarakat, sulit untuk memperbaikinya secara mendasar, bahkan jika masalah ditemukan setelahnya,” kata direktur eksekutif Institut Hak Digital Korea Selatan Chang Yeo-Kyung.

Tahun ini, ketika kasus varian omicron — yang sifatnya sangat menular tetapi kurang mematikan — mulai melonjak, data-data dari pelacakan kontak dan isolasi mandiri menjadi hal yang wajib dilacak bagi demi penyimpanan data diagnosis masing-masing individu dan juga meringankan pemakaian sumber daya medis.

Namun, pada bulan Desember, beberapa negara mengumumkan penggunaan kecerdasan buatan, pengenalan wajah, dan ribuan kamera CCTV untuk melacak pergerakan orang yang terinfeksi — sebuah langkah yang menimbulkan masalah privasi.

Proyek ini akan dimulai pada bulan Januari di Bucheon, salah satu kota terpadat di pinggiran Seoul, tetapi dilaporkan proyek ini bakal mengalami penundaan.

“Ada kekhawatiran bahwa pengawasan akan menjadi ‘kenormalan baru’ bagi masyarakat kita setelah COVID-19,” kata Chang.

Di Indonesia juga, masyarakat sudah terbiasa menunjukkan bukti identitas sebelum memasuki suatu tempat atau scan kode QR PeduliLindungi — aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19.

Biasanya, data pribadi pengguna disimpan secara aman dalam format encrypted dan tidak dibagikan ke pihak lain. Bahkan, seluruh data yang ada di aplikasi PeduliLindungi akan encrypted. 

Dikutip dari Kebijakan Privasi PeduliLindungi, aplikasi tersebut tidak menyimpan data geolokasi pengguna dan data pengguna tidak akan diakses, kecuali jika pengguna positif COVID-19. Selain itu, aplikasi PeduliLindungi hanya melacak lokasi ponsel saat sedang diaktifkan. Jika pengguna melakukan force close, maka tanda lacak akan hilang.

Untungnya, PeduliLindungi tidak akan mengambil dan membagikan data tanpa persetujuan pengguna. Kemudian, izin yang diminta pun hanyalah izin akses data yang dibutuhkan untuk kepentingan contact tracing, penyampaian informasi data statistik, dan karantina. 

Di tempat lain di Asia, negara-negara termasuk Singapura, India, Thailand, dan Taiwan terus menggunakan aplikasi pelacakan kontak untuk melacak penduduk lokal, serta mengawasi turis.

Tahun lalu, Singapura mengatakan akan mengizinkan polisi untuk menggunakan data pribadi dari aplikasi pelacak kontaknya dalam penyelidikan kriminal “serius”, dan memperkenalkan undang-undang yang mengamanatkan hukuman, termasuk waktu penjara, untuk penyalahgunaan data.

Beberapa kota di India juga mewajibkan pekerja kota untuk memakai alat pelacak, sementara guru-guru di New Delhi telah mengajukan gugatan untuk menghentikan penggunaan biometrik dalam aplikasi tracing yang mereka katakan melanggar privasi mereka.

Peningkatan pengawasan telah menimbulkan perdebatan yang meningkat dan beberapa tindakan hukum, menurut para ahli hak digital, karena kekhawatiran tumbuh bahwa pengawasan sudah terlalu jauh.

Aplikasi Eropa sebagian besar menyimpan data di ponsel pribadi daripada di satu database pusat, sementara tingkat informasi yang dicatat hanya sebatas yang perlu diketahui.

Tetapi tidak semuanya berjalan sesuai yang diharapkan —  ketika pihak berwenang menggunakan data pribadi yang dirancang untuk membendung virus karena alasan lain.

Di AS, distrik sekolah wilayah Houston menguji pengenalan wajah dengan teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan kamera CCTV untuk mengecek apakah murid-murid menggunakan masker di bawah hidung atau sama sekali tidak memakai masker.

Dan di Inggris, syarat dan ketentuan beberapa aplikasi check-in kode QR yang digunakan di bar dan restoran memungkinkan data pengunjung untuk disimpan selama bertahun-tahun lebihnya.

Hal ini menggarisbawahi pentingnya meminimalkan jumlah data pribadi yang dapat dikumpulkan oleh teknologi, dan menempatkan kerangka hukum yang kuat atas penggunaannya. Tetapi ketika dunia bergerak dari fase pandemi menuju fase endemik, mulai saatnya kita membahas apa yang akan terjadi selanjutnya.

Jika teknologi tracing tidak lagi dianggap perlu, pemerintah memiliki kewajiban untuk membantu menghapusnya secara bertahap dan memastikan perusahaan tidak akan menggunakan kembali alat tersebut untuk penggunaan lain.

Sangat melegakan ketika mengetahui bila PeduliLindungi akan menghapus seluruh data pengguna saat COVID-19 berakhir. Jika pemerintah ingin terus memanfaatkan aplikasi ini untuk keperluan lainnya, maka akan ada notifikasi permintaan persetujuan kepada masyarakat.

Ditambah lagi dengan fitur-fitur PeduliLindungi lainnya yang bukan hanya bertujuan untuk menghambat penyebaran COVID-19, seperti adanya fitur untuk cek status kesehatan, cek status vaksin, notifikasi zona resiko, layanan e-HAC terintegrasi, teledokter, dan juga paspor digital. Ini membuat para pengguna masih berkenan dalam menggunakan aplikasi ini — bahkan setelah merosotnya pandemi.