Teks: Ghina Prameswari
Foto: TIME

Vietnam dilihat sebagai salah satu negara Asia Tenggara paling progresif setelah pemerintahnya mengangkat pelarangan terhadap pernikahan sesama jenis pada 2014 silam. Meski begitu, hak dari kelompok LGBTQ+ belum benar-benar terjamin. Bahkan, tidak ada hukum yang dapat memayungi kelompok ini dari berbagai ancaman yang mengintai mereka. 

Namun secercah harapan datang ketika pada tanggal 3 Agustus 2022 Kementerian Kesehatan Vietnam menerbitkan aturan yang secara resmi melarang pengadaan conversion therapy bagi kelompok LGBTQ+. 

Perjalanan yang harus ditempuh untuk bisa mencapai titik itu tentu tak mudah. Sebuah organisasi queer di Vietnam bernama ISEE telah mengirim surat terbuka kepada WHO Vietnam untuk mengkaji kembali aturan conversion therapy di negara tersebut. WHO Vietnam lantas menegaskan kembali bahwa praktik conversion therapy merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, juga turut menekankan jika orientasi seksual LGBTQ+ bukan termasuk ke dalam penyakit yang perlu disembuhkan.

Konfirmasi dari WHO Vietnam menuntut pemerintah untuk memberi respon. Baru pada awal Agustus ini Kemenkes Vietnam menerbitkan aturan yang menetapkan conversion therapy sebagai tindak ilegal. Dalam rilis persnya, Kemenkes Vietnam mengikutsertakan beberapa poin termasuk penghapusan homoseksualitas sebagai jenis penyakit mental oleh WHO pada tahun 1995, penghapusan homoseksualitas dari daftar DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) pada tahun 1994, diikuti oleh penghapusan homoseksualitas dan transgenderisme dari daftar kelainan mental dan perilaku oleh International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) pada tahun 1990 dan 2019. 

Dalam pernyataan yang sama, Kemenkes Vietnam juga menghimbau seluruh fasilitas dan tenaga kesehatan untuk mengimplementasikan beberapa aturan baru termasuk mengadvokasikan serta meningkatkan kemawasan publik terkait homoseksualitas, biseksualitas, dan transgenderisme, tidak melakukan pengobatan paksa pada pasien dengan orientasi seksual tersebut, juga memastikan praktik yang bersifat non-diskriminatif telah dilakukan oleh seluruh fasilitas dan tenaga kesehatan.