Teks: Alissa Wiranova
Foto: Getty Images

Pemerintah Korea Selatan baru saja menerima kritik keras dari masyarakat milenial dan generasi Z miliknya. Kritik ini berkenaan dengan wacana pemerintah setempat untuk menaikkan jumlah jam kerja, dari yang semula 52 jam per hari menjadi 69 jam per hari. 

Rencana pemerintah untuk menaikkan jumlah jam kerja masyarakat Korea Selatan ini dilakukan sehubungan dengan turunnya angka kelahiran yang ada di negara tersebut. Korea Selatan bahkan merupakan negara dengan tingkat fertilitas paling rendah di dunia. 

Merespon protes dari masyarakatnya, pemerintah Korea Selatan menyatakan akan melakukan perubahan terhadap rencana peningkatan jumlah jam kerja ini, guna melindungi hak asasi masyarakatnya. 

Meski begitu, 52 jam kerja per minggu yang semula dilaksanakan pemerintah Korsel ini tetap dinilai berlebihan untuk kesehatan para pekerja. Negara-negara di Asia Timur seperti Korea Selatan ini bahkan menempati peringkat nomor empat tertinggi dengan jam kerja terpanjang setelah Meksiko, Kosta Rika, serta Chile pada tahun 2021 silam. 

Lika-liku protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Korsel dalam penetapan jam kerja ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Pada tahun 2018 lalu, masyarakat Korsel berhasil membuat pemerintahnya menurunkan jam kerja dari 68 menuju 52 jam per minggu. 

Tak hanya itu, tingginya jam kerja yang dimiliki negara Korea Selatan ini nyatanya menyebabkan peristiwa ‘gwarosa’, yaitu kematian masyarakat akibat bekerja berlebihan. Kematian mendadak banyak ditemukan akibat serangan jantung, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas akibat mengantuk, hingga bunuh diri akibat stres bekerja.

“The need for support and a healthy work life balance cannot be overlooked if we are to ensure the well-being of individuals with the reality of the highest suicide rate in the OECD.” ujar Haein Shim, juru bicara dari organisasi feminis asal Seoul, Haeil. 

“It is crucial for the government (and companies) to address pressing issues that are already affecting lives,”  tegasnya.