{"source_sid":"4F98C67D-CAF1-4708-B117-3988833B2AE0_1625554333763","uid":"4F98C67D-CAF1-4708-B117-3988833B2AE0_1625479822454","source":"other","origin":"gallery","sources":["321002112016211","322429741098211","300930404253211","224544274013202","336383297057211","334721051005211","335938363034211","348980351050211"]}

Teks dan Cover: Shadia Kansha

Berbeda dengan di Indonesia, perbaikan gadget yang digunakan di Amerika harus dilakukan oleh produsen resminya. Berarti iPhone harus bawa ke Apple dan Handphone Galaxy harus dibawa ke Samsung untuk diperbaiki. Bukan, ini bukan perkara dilarang oleh negara. Ini perkara terbatasnya distribusi alat dan sparepart yang dibutuhkan oleh pihak-pihak ketiga yang ingin melakukan perbaikan. 

Hal tersebut memupuk monopoli dalam sektor perbaikan gawai. Monopoli tersebut menghasilkan kemampuan bagi para produsen tersebut untuk mematok harga perbaikan yang sangat tinggi. Untuk menanggapi hal tersebut, presiden Joe Biden menekankan sebuah perintah eksekutif (setara dengan Keputusan Presiden) yang mengizinkan akses bagi konsumen dan toko perbaikan mandiri atas alat-alat dan sparepart untuk melakukan perbaikan. 

Tentunya kebijakan tersebut mendapatkan penolakan keras dari pihak perusahaan. Mereka berpendapat bahwa hal tersebut akan membahayakan keamanan para pengguna. Namun Federal Trade Commission (kalau di Indonesia setara dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha) berdebat bahwa pembatasan tersebut menyetir pengguna untuk mengganti gawai mereka sebelum waktunya. 

Dalam kata lain, alih-alih banyak yang ingin memperbaiki gawai-nya, mereka justru merasa bahwa membeli baru lebih baik bagi pengeluaran mereka. Hal tersebut mengakibatkan pendeknya umur gawai (karena tidak kunjung diperbaiki) dan juga memberatkan pengeluaran bagi komunitas people of color dan berpenghasilan kecil di Amerika.