Teks: Septiana Noor Malinda
Foto: Breached.to

Pekan kedua September 2022 diwarnai hiruk pikuk kabar bocornya data 1,3 miliar nomor HP dan KTP yang disinyalir milik masyarakat Indonesia. Bocornya data milik masyarakat Indonesia tersebut pertama kali diketahui dari hacker forum daring Breached Forum dengan username “Bjorka”.

Data tersebut dijual dengan harga USD 50 ribu atau Rp 745,6 juta. Bjorka bahkan menyertakan dua juta sampel data atau sekitar 15-20 persen.

Kejadian ini ternyata dibantah oleh para stakeholder utama yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta operator seluler. Suasana sejenak menjadi semakin panas ketika pihak Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menyampaikan pesan yang ditujukan kepada hacker. 

“Ya kalau bisa jangan nyerang lah. Karena tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access”, ungkapnya.

Rupanya, Bjorka tidak tinggal diam. Ia merespons larangan Kominfo melalui utas singkat Breach Forum bertuliskan “My Message to Indonesian Government: Stop Being Idiot” (6/9).

Seolah tidak mau kalah, Menteri Kominfo Johnny G Plate kembali membalas sindiran Bjorka dengan argumen bahwa pihak yang tidak memahami dan melanggar undang-undang adalah pihak yang salah.

“Yang tidak mengerti undang-undang dan melanggar undang-undang itu yang salah. Sedangkan terminologi kata-kata kalau ruang digital menggunakan kata-kata tidak etis dan terpancing tidak etis, kita mendorong ruang digital kotor. Apa mau kita seperti itu?”, ungkap Johnny.

Bahkan, Menteri Johnny menyatakan bahwa serangan siber di leading sector dan domain penting, tugas pokok, dan fungsi bukan ranah tanggung jawab milik Kominfo melainkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Terlebih lagi Kominfo juga justru memberikan himbauan yang menuai kontroversi yakni agar masyarakat menjaga NIK masing-masing.

Tanggapan pemerintah yang terkesan lepas tanggung jawab justru semakin meninggalkan impresi yang tidak profesional dan memicu amarah masyarakat. Kesalahan yang dilempar ke sana kemari justru semakin meruntuhkan kredibilitas pemerintah, apalagi dengan hacker yang terus merajalela mengobrak-abrik data pribadi negara.

Jika sudah begini, apakah mempertahankan ego lembaga masih menjadi prioritas?